Umumnya, pengertian infrastruktur seperti ini merujuk pada hal infrastruktur teknis atau fisik, seperti jalan, air bersih, bandara, dan lain-lain, dimana dalam konteks ini masih ada banyak permasalahan yang sering dihadapi infrastruktur. Akan tetapi, jika kata infrastruktur dipadukan dengan politik, maka pengertiannya pun akan sedikit berubah.
Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas dan wewenang MPR yaitu sebagai berikut. MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD Pasal 3 Ayat (1) MPR hanya bisa memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD Pasal 3 ayat (3).
Kemudian sejarah mencatat, sistem politik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1998 belum menunjukkan sistem politik yang mapan. Jatuh bangun kabinet di orde lama, pembelokan demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin dan monotafsir terhadap Pancasila oleh orde baru memperlihatkan sistem politik Indonesia terus mencari bentuknya.
Sistem pertahanan semesta terdiri dari empat komponen, yaitu komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, dan pendidikan bela negara. Komponen utama dalam sishanta yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Jadi, TNI yang menjadi garda terdepan dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara Indonesia.
Suprastruktur politik di negara Indonesia sejak bergulirnya gerakan reformasi tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 telah membawa perubahan besar di dalam sistem politik dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Era reformasi disebut juga sebagai “Era kebangkitan Demokrasi”.
Fungsi suprastruktur di Indonesia. Lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif memiliki peran dan fungsi masing-masing untuk mendukung demokrasi. 1. Yudikatif. Yudikatif adalah lembaga tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi eksekutif seperti gugatan pemilihan presiden.
. 44 1 491 31 66 27 495 356
komponen suprastruktur politik di indonesia
